(0001-ADM NEGARA) SKRIPSI EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN MUSRENBANGKEL
Unsur penelitian yang paling besar peranannya dalam suatu penelitian adalah teori, karena unsur teori inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Menurut Fred N Kerlinger dalam Singarimbun (1989:37), teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum tahunan yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan keputusan Negara. Musrenbang merupakan proses pembuatan keputusan yang direncanakan untuk tahun yang akan datang. Oleh karena itu, konsep dan teori yang digunakan berhubungan dengan konsep pengambilan keputusan.
1. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
Partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan maupun pembangunan pada dasarnya merupakan media pemberadayaan (empowerment) dan penguatan (enforcement) rakyat dalam mengimbangi kekuatan Negara.
Menurut Gaventa dan Carlos Velderama dalam Alif Basuki dkk (2007: 25) partisipasi warga diartikan sebagai partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Definisi ini telah menempatkan konsep partisipasi warga berbeda dengan partisipasi politik yang lebih menekankan pada "representasi" dan partisipasi sosial yang menempatkan partisipasi sebagai mobilisasi warga di luar lembaga pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam formulasi dan pengambilan kebijakan mutlak diperlukan apalagi untuk keputusan-keputusan publik yang langsung berimplikasi pada kesejahteraan sosial ekonomi. Karena seringkali terjadi perbedaan misi dan orientasi dalam implementasi kebijakan antara lembaga formal pemerintah (eksekutif dan legislatif) dengan warga. Sehingga dengan dilibatkan nya masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan masyarakat dapat melakukan sinkronisasi atas kebutuhan masyarakat dengan misi daerah.
Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan banyak memberikan manfaat, baik secara ekonomi maupun sosial. Manfaat partisipasi masyarakat menurut Rostanty dalam (2008b: 11) dapat dijelaskan berdasarkan manfaat bagi pemerintah, manfaat partisipasi bagi DPRD, dan manfaat partisipasi bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Manfaat bagi Pemerintah
1. Program atau kegiatan yang disusun SKPD lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Adanya musrenbang, seharusnya mampu membuat program-program SKPD yang lebih mengakomodir aspirasi masyarakat. Tentunya program-program tersebut lebih dapat menjawab permasalahan masyarakat.
2. Dukungan dari masyarakat atas program/kegiatan pemerintah karena masyarakat mengetahui pentingnya program Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran membawa kemanfaatan untuk masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat menjadi lebih tahu arah pembangunan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dalam bentuk program/kegiatan. Adanya informasi ini, akan memunculkan kepedulian dan dukungan atas pelaksanaan program atau kegiatan.
3. Potensi Efisiensi Anggaran
Keterlibatan masyarakat dalam musrenbang dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga program yang digulirkan untuk mengatasi masalah dapat tepat sasaran, dan bisa meminimalisir pemborosan anggaran.
4. Meminimalisir Peluang Korupsi
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran akan menjadikan proses penyusunan program/kegiatan menjadi lebih transparan, sehingga dapat menghindari peluang-peluang korupsi b. Manfaat partisipasi bagi DPRD
1. Mendapatkan informasi dari konstituen tentang masalah yang dihadapinya Kegiatan Musrenbang merupakan wahana yang paling tepat untuk melakukan komunikasi politik dengan konstituennya dan sekaligus
sebagai ajang akuntabilitas bagi anggota DPRD di daerah pemilihan nya kepada konstituennya 2. Pengawasan dari masyarakat atas kinerja anggota DPRD
Pengawasan dari masyarakat ini diharapkan akan meningkatkan kinerja anggota DPRD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjadi alat seleksi yang efektif dalam memilih anggota DPRD yang akan dipilih melalui mekanisme pemilu. c. Manfaat Partisipasi bagi Masyarakat
1. Sarana Pemberdayaan Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran merupakan sarana untuk memberdayakan masyarakat, menjadikan masyarakat tahu bahwa mereka berhak menentukan kemana uang rakyat dibelanjakan.
2. Program/kegiatan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Program kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Ketidaksesuaian apa yang diberikan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam penyediaan informasi mengenai kebutuhan masyarakat.
3. Memastikan bahwa uang rakyat dibelanjakan dengan baik (Meminimalisir korupsi)
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran adalah upaya untuk meminimalisir korupsi dengan modus mark up anggaran dan sebagainya. Karena masyarakat akan meminta dilaksanakan rasionalisasi anggaran jika ditemukan anggaran yang irasional.
Partisipasi dapat dilakukan di setiap tahapan kebijakan, mulai dari penyusunan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Salah satu bentuk kebijakan strategis dalam pembangunan daerah adalah kebijakan yang terkait dengan APBD. Sehingga sudah seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan dan penetapan APBD. Hal ini dilakukan agar anggaran yang disusun lebih responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran diwadahi melalui forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
2. KONSEP TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Mengambil keputusan adalah tugas sentral manajer dalam mengkoordinir usaha organisasi untuk mencapai sasaran. Memutuskan adalah salah satu tahap dari seluruh proses yang meliputi kesadaran akan perlunya suatu keputusan, analisis situasi, pilihan suatu alternatif tertentu, pelaksanaan langkah-langkah tindakan dan tindak lanjut (follow up).
Menurut Robbins (2008:187) pembuatan keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah, artinya ada ketidaksesuaian antara perkara saat ini dengan keadaan yang diinginkan, yang membutuhkan pertimbangan untuk membuat beberapa tindakan alternatif. Inti dari pengambilan keputusan menurut Johannes (1998:3) terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum tahunan yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan keputusan Negara. Musrenbang merupakan proses pembuatan keputusan yang direncanakan untuk tahun yang akan datang. Oleh karena itu, konsep dan teori yang digunakan berhubungan dengan konsep pengambilan keputusan.
1. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
Partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan maupun pembangunan pada dasarnya merupakan media pemberadayaan (empowerment) dan penguatan (enforcement) rakyat dalam mengimbangi kekuatan Negara.
Menurut Gaventa dan Carlos Velderama dalam Alif Basuki dkk (2007: 25) partisipasi warga diartikan sebagai partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Definisi ini telah menempatkan konsep partisipasi warga berbeda dengan partisipasi politik yang lebih menekankan pada "representasi" dan partisipasi sosial yang menempatkan partisipasi sebagai mobilisasi warga di luar lembaga pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam formulasi dan pengambilan kebijakan mutlak diperlukan apalagi untuk keputusan-keputusan publik yang langsung berimplikasi pada kesejahteraan sosial ekonomi. Karena seringkali terjadi perbedaan misi dan orientasi dalam implementasi kebijakan antara lembaga formal pemerintah (eksekutif dan legislatif) dengan warga. Sehingga dengan dilibatkan nya masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan masyarakat dapat melakukan sinkronisasi atas kebutuhan masyarakat dengan misi daerah.
Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan banyak memberikan manfaat, baik secara ekonomi maupun sosial. Manfaat partisipasi masyarakat menurut Rostanty dalam (2008b: 11) dapat dijelaskan berdasarkan manfaat bagi pemerintah, manfaat partisipasi bagi DPRD, dan manfaat partisipasi bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Manfaat bagi Pemerintah
1. Program atau kegiatan yang disusun SKPD lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Adanya musrenbang, seharusnya mampu membuat program-program SKPD yang lebih mengakomodir aspirasi masyarakat. Tentunya program-program tersebut lebih dapat menjawab permasalahan masyarakat.
2. Dukungan dari masyarakat atas program/kegiatan pemerintah karena masyarakat mengetahui pentingnya program Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran membawa kemanfaatan untuk masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat menjadi lebih tahu arah pembangunan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dalam bentuk program/kegiatan. Adanya informasi ini, akan memunculkan kepedulian dan dukungan atas pelaksanaan program atau kegiatan.
3. Potensi Efisiensi Anggaran
Keterlibatan masyarakat dalam musrenbang dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga program yang digulirkan untuk mengatasi masalah dapat tepat sasaran, dan bisa meminimalisir pemborosan anggaran.
4. Meminimalisir Peluang Korupsi
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran akan menjadikan proses penyusunan program/kegiatan menjadi lebih transparan, sehingga dapat menghindari peluang-peluang korupsi b. Manfaat partisipasi bagi DPRD
1. Mendapatkan informasi dari konstituen tentang masalah yang dihadapinya Kegiatan Musrenbang merupakan wahana yang paling tepat untuk melakukan komunikasi politik dengan konstituennya dan sekaligus
sebagai ajang akuntabilitas bagi anggota DPRD di daerah pemilihan nya kepada konstituennya 2. Pengawasan dari masyarakat atas kinerja anggota DPRD
Pengawasan dari masyarakat ini diharapkan akan meningkatkan kinerja anggota DPRD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjadi alat seleksi yang efektif dalam memilih anggota DPRD yang akan dipilih melalui mekanisme pemilu. c. Manfaat Partisipasi bagi Masyarakat
1. Sarana Pemberdayaan Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran merupakan sarana untuk memberdayakan masyarakat, menjadikan masyarakat tahu bahwa mereka berhak menentukan kemana uang rakyat dibelanjakan.
2. Program/kegiatan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Program kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Ketidaksesuaian apa yang diberikan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam penyediaan informasi mengenai kebutuhan masyarakat.
3. Memastikan bahwa uang rakyat dibelanjakan dengan baik (Meminimalisir korupsi)
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran adalah upaya untuk meminimalisir korupsi dengan modus mark up anggaran dan sebagainya. Karena masyarakat akan meminta dilaksanakan rasionalisasi anggaran jika ditemukan anggaran yang irasional.
Partisipasi dapat dilakukan di setiap tahapan kebijakan, mulai dari penyusunan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Salah satu bentuk kebijakan strategis dalam pembangunan daerah adalah kebijakan yang terkait dengan APBD. Sehingga sudah seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan dan penetapan APBD. Hal ini dilakukan agar anggaran yang disusun lebih responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran diwadahi melalui forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
2. KONSEP TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Mengambil keputusan adalah tugas sentral manajer dalam mengkoordinir usaha organisasi untuk mencapai sasaran. Memutuskan adalah salah satu tahap dari seluruh proses yang meliputi kesadaran akan perlunya suatu keputusan, analisis situasi, pilihan suatu alternatif tertentu, pelaksanaan langkah-langkah tindakan dan tindak lanjut (follow up).
Menurut Robbins (2008:187) pembuatan keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah, artinya ada ketidaksesuaian antara perkara saat ini dengan keadaan yang diinginkan, yang membutuhkan pertimbangan untuk membuat beberapa tindakan alternatif. Inti dari pengambilan keputusan menurut Johannes (1998:3) terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan