( 0009-AKUNTANSI) PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA
Sumber daya dalam perusahaan merupakan faktor yang penting dalam operasi/aktivitas perusahaan, oleh karena itu agar sumber daya bisa digunakan dengan efisien dan efektif maka diperlukan suatu perencanaan dan pengendalian dalam perusahaan.
Pengendalian (control), sebagaimana halnya perencanaan (planning) dan pengorganisasian (organizing) merupakan salah satu fungsi yang vital dalam proses manajemen, seiring dengan munculnya perusahaan-perusahaan modern, fungsi pengendalian mendapat perhatian yang semestinya sebagaimana fungsi manajemen yang lain, berapa pun sederhananya suatu perencanaan jika manajer ingin melihat hasil dari yang direncanakan, maka dalam pelaksanaannya tetap memerlukan pengendalian.
Anggaran (budget) merupakan alat yang dipakai manajemen sebagai perencanaan dan pengendalian sumber daya. Anggaran merupakan sebuah rencana yang memperlihatkan bagaimana manajemen bermaksud memperoleh dan menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan.
Perencanaan yang dibuat akan melibatkan setiap individu dalam perusahaan. Namun setiap individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda, agar dapat menyelaraskan dengan tujuan perusahaan, maka perlu adanya sistem manajemen yang baik. Menurut Halim, Tjahjono dan Husein (1998:23) sistem pengendalian manajemen didefinisikan sebagai perangkat struktur komunikasi yang saling berhubungan yang memudahkan pemrosesan informasi dengan maksud membantu manajer mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada pencapaian tujuan organisasi secara terus menerus. Sistem pengendalian manajemen dalam suatu perusahaan dibuat sekitar struktur keuangan dan non keuangan. Ukuran keuangan artinya sumber dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk uang, sedangkan ukuran non keuangan tidak dinyatakan dalam unit moneter. Misalnya catatan operasi, jumlah orang dan tindak kerusakan. Meskipun demikian struktur keuangan menjadi prioritas utama mengingat hal ini sangat mungkin untuk diselewengkan sehingga penggunaan sumber daya tidak menunjang tujuan perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan hal yang penting dalam proses pengendalian manajemen. Karena menekankan bagaimana manajer bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya.
Ketika suatu perusahaan mulai berkembang diperlukan pimpinan yang mempunyai keahlian khusus untuk mengawasi kegiatan perusahaan sehari-hari. Biasanya dalam suatu organisasi kecil atasan mampu mengawasi kegiatan rutin perusahaan melalui tatap muka dengan karyawannya. Namun ketika perusahaan mulai mengalami perkembangan, tanggung jawab pimpinan semakin besar sehingga diperlukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada bawahannya.
Dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab tersebut tidaklah berarti bahwa tanggung jawab pimpinan telah berkurang, tetapi tanggung jawab yang dilimpahkan tersebut tetap dikendalikan oleh pimpinan sebagai pemberi wewenang tersebut. Dengan adanya pendelegasian wewenang kepada tingkat manajer dalam perusahaan maka masing-masing manajer dituntut untuk bertanggung jawab kepada manajer yang lebih tinggi.
2.1 Konsep Akuntansi Pertanggungjawaban
2.1.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban
Akuntansi pertanggungjawaban pada hakekatnya adalah salah satu aspek dari sistem pengendalian manajemen yang berkaitan dengan pemberian informasi untuk memudahkan manajemen dalam mengendalikan kegiatan operasional perusahaan termasuk didalamnya dalam mengukur kinerja manajemen.
Pengendalian manajemen adalah suatu proses dimana manajemen menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini efektif diukur berdasarkan kaitan antara output pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau target yang ditetapkan, sedangkan efisien adalah perbandingan antara output dengan input pusat pertanggungjawaban.
Biasanya dalam suatu perusahaan kecil atasan mengawasi kegiatan rutin perusahaan melalui kontak tatap muka dengan karyawannya. Namun ketika perusahaan mulai mengalami perkembangan, tanggung jawab pimpinan semakin besar sehingga diperlukan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahannya. Dalam pendelegasian suatu wewenang dan tanggung jawab bukan berarti bahwa tanggung jawab pimpinan menjadi berkurang, tetapi tanggung jawab yang dilimpahkan tersebut tetap dikendalikan oleh pimpinan sebagai pemberi wewenang. Dengan adanya pendelegasian wewenang kepada setiap tingkat manajer dalam perusahaan, menuntut manajer masing-masing unit untuk bertanggung jawab kepada manajer yang lebih tinggi serta dapat mendorong manajer agar bekerja lebih baik. Untuk menilai pertanggungjawaban wewenang yang diberikan kepada bawahan, dibutuhkan suatu metode akuntansi yang berkaitan dengan pengelompokan dan pemusatan wewenang. Metode pengumpulan dan pemusatan wewenang dalam akuntansi manajemen dikenal dengan akuntansi pertangungjawaban.
Anggaran yang sudah disusun untuk tiap bidang pertanggungjawaban digunakan sebagai alat mengukur pelaksanaan tindakan setiap manajemen. Untuk itu maka sistem akuntansi disusun untuk mengumpulkan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan dan penghasilan yang sesungguhnya didapat oleh masing-masing bidang pertanggungjawaban dan dilaporkan oleh bidang akuntansi kepada orang-orang atau kelompok yang ditetapkan bertanggung jawab kepadanya.
Menurut Samryn (2001:258), akuntansi pertanggungjawaban didefinisikan sebagai berikut :
"Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen"
Sedangkan menurut Mulyadi (1997:188) definisi akuntansi pertanggungjawaban adalah:
"Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan/ atau pendapatan yang dianggarkan."
Sehingga berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang membandingkan rencana (anggaran) dengan tindakan (hasil sesungguhnya) dari setiap pusat pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang dan/ atau suatu departemen dalam mencapai tujuan perusahaan.
2.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban
Pada perusahaan yang besar di mana kegiatan-kegiatan operasionalnya cukup kompleks dan mempunyai jenis biaya yang tepat dan dapat secara langsung mengidentifikasi dan mengontrol setiap penyimpangan biaya yang terjadi untuk kemudian dipertanggungjawabkan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat dipilih orang yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan.
Pengertian sistem akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (1990:384) adalah sebagai berikut:
"Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem pengumpulan biaya, untuk kepentingan pengendalian biaya, yaitu dengan cara menggolongkan, mencatat, dan meringkas biaya-biaya dalam hubungannya dengan tingkat-tingkat manjemen yang bertanggung jawab. "Pengendalian biaya dengan akuntansi pertanggungjawaban dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan orang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya biaya tersebut. Di mana setiap pusat pertanggungjawaban menyusun anggaran biayanya masing-masing dengan memperhatikan tujuan perusahaan. Ada lima kondisi untuk dapat menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut (Mulyadi 1990:384) :
1.Organisasi yang terdiri atas pusat-pusat pertanggungjawaban dan dapat disentralisasikan wewenang di dalamnya
2.Anggaran biaya yang disusun menurut pusat-pusat pertanggungjawaban
3.Penggolongan biaya yang sesuai, dapat dikendalikan atau tidaknya biaya
oleh pusat pertanggungjawaban
4.Sistem akuntansi yang disesuaikan dengan struktur organisasi
5.Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Sumber daya dalam perusahaan merupakan faktor yang penting dalam operasi/aktivitas perusahaan, oleh karena itu agar sumber daya bisa digunakan dengan efisien dan efektif maka diperlukan suatu perencanaan dan pengendalian dalam perusahaan.
Pengendalian (control), sebagaimana halnya perencanaan (planning) dan pengorganisasian (organizing) merupakan salah satu fungsi yang vital dalam proses manajemen, seiring dengan munculnya perusahaan-perusahaan modern, fungsi pengendalian mendapat perhatian yang semestinya sebagaimana fungsi manajemen yang lain, berapa pun sederhananya suatu perencanaan jika manajer ingin melihat hasil dari yang direncanakan, maka dalam pelaksanaannya tetap memerlukan pengendalian.
Anggaran (budget) merupakan alat yang dipakai manajemen sebagai perencanaan dan pengendalian sumber daya. Anggaran merupakan sebuah rencana yang memperlihatkan bagaimana manajemen bermaksud memperoleh dan menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan.
Perencanaan yang dibuat akan melibatkan setiap individu dalam perusahaan. Namun setiap individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda, agar dapat menyelaraskan dengan tujuan perusahaan, maka perlu adanya sistem manajemen yang baik. Menurut Halim, Tjahjono dan Husein (1998:23) sistem pengendalian manajemen didefinisikan sebagai perangkat struktur komunikasi yang saling berhubungan yang memudahkan pemrosesan informasi dengan maksud membantu manajer mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada pencapaian tujuan organisasi secara terus menerus. Sistem pengendalian manajemen dalam suatu perusahaan dibuat sekitar struktur keuangan dan non keuangan. Ukuran keuangan artinya sumber dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk uang, sedangkan ukuran non keuangan tidak dinyatakan dalam unit moneter. Misalnya catatan operasi, jumlah orang dan tindak kerusakan. Meskipun demikian struktur keuangan menjadi prioritas utama mengingat hal ini sangat mungkin untuk diselewengkan sehingga penggunaan sumber daya tidak menunjang tujuan perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan hal yang penting dalam proses pengendalian manajemen. Karena menekankan bagaimana manajer bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya.
Ketika suatu perusahaan mulai berkembang diperlukan pimpinan yang mempunyai keahlian khusus untuk mengawasi kegiatan perusahaan sehari-hari. Biasanya dalam suatu organisasi kecil atasan mampu mengawasi kegiatan rutin perusahaan melalui tatap muka dengan karyawannya. Namun ketika perusahaan mulai mengalami perkembangan, tanggung jawab pimpinan semakin besar sehingga diperlukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada bawahannya.
Dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab tersebut tidaklah berarti bahwa tanggung jawab pimpinan telah berkurang, tetapi tanggung jawab yang dilimpahkan tersebut tetap dikendalikan oleh pimpinan sebagai pemberi wewenang tersebut. Dengan adanya pendelegasian wewenang kepada tingkat manajer dalam perusahaan maka masing-masing manajer dituntut untuk bertanggung jawab kepada manajer yang lebih tinggi.
2.1 Konsep Akuntansi Pertanggungjawaban
2.1.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban
Akuntansi pertanggungjawaban pada hakekatnya adalah salah satu aspek dari sistem pengendalian manajemen yang berkaitan dengan pemberian informasi untuk memudahkan manajemen dalam mengendalikan kegiatan operasional perusahaan termasuk didalamnya dalam mengukur kinerja manajemen.
Pengendalian manajemen adalah suatu proses dimana manajemen menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini efektif diukur berdasarkan kaitan antara output pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau target yang ditetapkan, sedangkan efisien adalah perbandingan antara output dengan input pusat pertanggungjawaban.
Biasanya dalam suatu perusahaan kecil atasan mengawasi kegiatan rutin perusahaan melalui kontak tatap muka dengan karyawannya. Namun ketika perusahaan mulai mengalami perkembangan, tanggung jawab pimpinan semakin besar sehingga diperlukan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahannya. Dalam pendelegasian suatu wewenang dan tanggung jawab bukan berarti bahwa tanggung jawab pimpinan menjadi berkurang, tetapi tanggung jawab yang dilimpahkan tersebut tetap dikendalikan oleh pimpinan sebagai pemberi wewenang. Dengan adanya pendelegasian wewenang kepada setiap tingkat manajer dalam perusahaan, menuntut manajer masing-masing unit untuk bertanggung jawab kepada manajer yang lebih tinggi serta dapat mendorong manajer agar bekerja lebih baik. Untuk menilai pertanggungjawaban wewenang yang diberikan kepada bawahan, dibutuhkan suatu metode akuntansi yang berkaitan dengan pengelompokan dan pemusatan wewenang. Metode pengumpulan dan pemusatan wewenang dalam akuntansi manajemen dikenal dengan akuntansi pertangungjawaban.
Anggaran yang sudah disusun untuk tiap bidang pertanggungjawaban digunakan sebagai alat mengukur pelaksanaan tindakan setiap manajemen. Untuk itu maka sistem akuntansi disusun untuk mengumpulkan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan dan penghasilan yang sesungguhnya didapat oleh masing-masing bidang pertanggungjawaban dan dilaporkan oleh bidang akuntansi kepada orang-orang atau kelompok yang ditetapkan bertanggung jawab kepadanya.
Menurut Samryn (2001:258), akuntansi pertanggungjawaban didefinisikan sebagai berikut :
"Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen"
Sedangkan menurut Mulyadi (1997:188) definisi akuntansi pertanggungjawaban adalah:
"Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan/ atau pendapatan yang dianggarkan."
Sehingga berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang membandingkan rencana (anggaran) dengan tindakan (hasil sesungguhnya) dari setiap pusat pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang dan/ atau suatu departemen dalam mencapai tujuan perusahaan.
2.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban
Pada perusahaan yang besar di mana kegiatan-kegiatan operasionalnya cukup kompleks dan mempunyai jenis biaya yang tepat dan dapat secara langsung mengidentifikasi dan mengontrol setiap penyimpangan biaya yang terjadi untuk kemudian dipertanggungjawabkan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat dipilih orang yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan.
Pengertian sistem akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (1990:384) adalah sebagai berikut:
"Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem pengumpulan biaya, untuk kepentingan pengendalian biaya, yaitu dengan cara menggolongkan, mencatat, dan meringkas biaya-biaya dalam hubungannya dengan tingkat-tingkat manjemen yang bertanggung jawab. "Pengendalian biaya dengan akuntansi pertanggungjawaban dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan orang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya biaya tersebut. Di mana setiap pusat pertanggungjawaban menyusun anggaran biayanya masing-masing dengan memperhatikan tujuan perusahaan. Ada lima kondisi untuk dapat menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut (Mulyadi 1990:384) :
1.Organisasi yang terdiri atas pusat-pusat pertanggungjawaban dan dapat disentralisasikan wewenang di dalamnya
2.Anggaran biaya yang disusun menurut pusat-pusat pertanggungjawaban
3.Penggolongan biaya yang sesuai, dapat dikendalikan atau tidaknya biaya
oleh pusat pertanggungjawaban
4.Sistem akuntansi yang disesuaikan dengan struktur organisasi
5.Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab